Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang mendalami transaksi uang Rp 75 juta yang disebut sebagai pinjaman dalam sidang dugaan korupsi proyek infrastruktur Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
Selain transaksi uang, hakim juga mengusut komunikasi sejumlah pihak terkait kegiatan pokok pikiran (pokir) hingga pengecekan pekerjaan proyek.
Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Palembang, Kamis (19/11/2026). Dalam persidangan tersebut, enam saksi diperiksa oleh majelis hakim yang diketuai Pitriadi bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dua saksi yang mendapat pendalaman intensif dari majelis hakim yakni saksi inisial BD dan HR. Keduanya dicecar mengenai kegiatan pokir, komunikasi dengan sejumlah pihak, hingga transaksi uang yang disebut mencapai Rp 75 juta.
Dalam pemeriksaan, saksi BD mengaku mengetahui adanya enam kegiatan pokir yang masuk ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) PALI. Namun, dia mengaku tidak mengetahui pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menangani keenam kegiatan tersebut.
"Kurang tahu kalau kepala PPK-nya," ujar Budi saat ditanya hakim.
BD juga membantah pernah menerima uang dari enam kegiatan pokir tersebut. Bahkan, dia mengaku kecewa terhadap pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
"Tidak," jawabnya saat ditanya apakah pernah menerima uang dari kegiatan tersebut.
"Terus terang saya sama sekali merasa kecewa terhadap enam kegiatan ini," ungkapnya.
Keterangan BD kemudian didalami hakim terkait komunikasinya dengan seseorang bernama Ardi. Hakim menyoroti keterangan BD dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saat penyidikan yang sebelumnya menyebut adanya permintaan untuk menghubungi Ardi guna membicarakan kegiatan pokir.
Hakim mempertanyakan alasan Budi memberikan keterangan tersebut saat penyidikan, sementara dalam persidangan keterangannya kembali didalami.
"Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di BAP?" tanya hakim.
BD kemudian kembali dimintai penjelasan mengenai komunikasi dan rencana pertemuannya dengan Ardi yang sebelumnya tercantum dalam keterangannya.
Selain BD, majelis hakim juga mencecar saksi HR mengenai transaksi uang yang disebut mencapai Rp 75 juta.
Dalam persidangan, hakim menyoroti keterangan HR yang sebelumnya menyebut uang tersebut sebagai pinjaman. Namun, ketika diminta menjelaskan asal-usul dan detail transaksi, Heru beberapa kali mengaku lupa.
Hakim kemudian mendalami apakah uang yang diterima HR memiliki kaitan dengan keuntungan dari pekerjaan proyek yang pernah dikerjakan.
HR mengakui pernah menerima uang tersebut. Namun, dia belum dapat menjelaskan secara rinci sejumlah hal terkait transaksi itu.
"Saya utang," jawab HR ketika kembali ditanya mengenai uang yang diterimanya.
Majelis hakim kemudian menggali lebih jauh mengenai pihak yang memberikan uang, proses penyerahannya, hingga apakah uang tersebut telah dikembalikan.
Tak hanya soal uang, HR juga dicecar mengenai pengecekan sejumlah pekerjaan proyek. Hakim dan JPU menanyakan siapa yang meminta pengecekan, bagaimana prosesnya, serta kepada siapa hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut disampaikan.
HR mengakui pernah melakukan pengecekan pekerjaan proyek. Namun, ketika ditanya mengenai tujuan dan hasil pengecekan, dia beberapa kali mengaku tidak mengetahui atau lupa.
Hakim juga mendalami apakah pengecekan tersebut dilakukan atas permintaan pihak tertentu, termasuk kaitannya dengan BD, Ardi, dan Yusrizal. Komunikasi setelah pengecekan, termasuk penyampaian informasi mengenai pekerjaan kepada Yusrizal, turut menjadi perhatian dalam persidangan.
Rangkaian pertanyaan majelis hakim tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap hubungan komunikasi, proses pengecekan pekerjaan, serta transaksi uang yang muncul dalam perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di PALI.
Dalam perkara ini, terdapat lima terdakwa. Mereka yakni Sephy Hendika selaku PPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, serta Arif Gunawan selaku PPK pada Dinas Pendidikan PALI. Dua terdakwa lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Subela dan Yusrizal.



























































