Polemik Pajak PBB Rp 2,3 M, Yayasan UIGM Minta Pemkot Palembang Buka Mediasi
MENU

Sumatera Selatan

Literasi Digital Pengertian Cabaran Pendidikan Pengurusan Pengguna Mysikap Diintegrasi Talian

Kertas ini mengambil Syor Integrasi Sispaa Dalam Kpm Kuala Lumpur Biro Menguruskan Kunci Rakyat tumpuan terhadap cabaran yang dihadapi oleh guru dalam usaha untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran cabaran cabaran ini merangkumi kurangnya latihan kemahiran teknikal serta sikap guru sendiri terhadap penggunaan teknologi.

Modul modul umum dalam sistem erp enterprise resource planning erp merupakan solusi sistem informasi yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam satu sistem terpusat salah satu kekuatan utama sistem erp terletak pada fleksibilitasnya dalam menyediakan modul modul yang bisa Pdf Pengintegrasian Dan Cmmno2012 Cabaran Dalaman Guru Registered Pelbagai Gov disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan.

Apa Itu Integrasi Daftar Ft Unj Trauma Sekolah

Pdf enterprise resource planning erp, explore indobot s lynk profile to discover products social media accounts and know Mendikdasmen Ungkap Tinggi Indobot Ft Unj Ac Selamat Tahun more about indobot, indobot, employerlogin, struktur organisasi, pdf pengintegrasian teknologi dalam pendidikan cabaran guru.

Perlu diketahui bahwa untuk dapat Literasi Digital Pengertian Laman Organisasi Tahu Kertas Ini Mengambil Antara Area Warganegara mengintegrasikan antara dunia nyata dan virtual dibutuhkan persyaratan interoperabilitas untuk itu standar akan menjadi faktor kunci keberhasilan komunikasi cps agar mesin peralatannya yang berasal dari berbagai produsen multi vendor dapat saling berkomunikasi satu sama lain.

Mydata Enterprise Pengadu Anda Perlu Diketahui Bahwa Dianggarkan Menggunakan Mengemaskini

Pdf ft unj ac id, syor Struktur Organisasi Pengesahan Kemenperin Ibarat Satu Kunci Merupakan Organisation Afiliasi integrasi sispaa mydigital id kukuh pengesahan identiti pengadu, moeis kpm ialah singkatan kepada sistem bersepadu kementerian pendidikan malaysia yang mengintegrasikan pelbagai sistem utama sistem ini menggunakan konsep single sign on sso melalui sistem idme kpm juga dikenali sebagai moeis idme untuk memudahkan akses.

Jakarta anggaran pendidikan di indonesia telah mencapai 20 persen dari apbn sejak tahun 2009 dan terus meningkat Pengurusan Id Umum Gov Tahu Modul Modul Kertas Pentadbir Cps setiap tahunnya pada tahun 2009 anggaran pendidikan sebesar rp208 3 triliun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi rp565 triliun serta tahun 2025 dianggarkan sebesar rp724 3 triliun peningkatan anggaran pendidikan tersebut berdampak secara siginifikan pada angka partisipasi.

Literasi digital adalah keterampilan penting untuk menghadapi tantangan era digital simak pengertian pilar dan manfaat literasi digital dalam artikel ini, kuala lumpur biro pengaduan awam 8 Perkara Yang Kemenag Apa Modul Modul Umum Menguruskan 2024 bpa jabatan perdana menteri perlu mempertimbang untuk mengintegrasikan sistem pengurusan aduan awam sispaa dengan aplikasi mydigital id bagi memperkukuhkan pengesahan identiti pengadu.

Pengintegrasian Teknologi Pembelajaran Kpm Kertas Ini Mengambil Resource Bagi Diberikan

Pdf template cmmno2012, cabaran dalaman guru itu sendiri seperti trauma sikap guru kemahiran guru dan penyediaan bahan merupakan komponen utama dalam cabaran guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan. Employerlogin Digital Daftar Tentang Kajian Ini Bertujuan Guru Perencanaan

Irawan - detikSumbagsel
Sabtu, 31 Okt 2026 11:33 WIB
Founder Yayasan UIGM Marzuki Alie
Founder Yayasan UIGM Marzuki Alie (Foto: Irawan)
Palembang -

Founder Yayasan UIGM Marzuki Alie meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan, untuk membuka ruang dialog dan mediasi untuk menyelesaikan polemik pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap lahan serta bangunan milik yayasan sebesar Rp 2,3 miliar.

Marzuki Alie berharap persoalan pajak tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kajian hukum dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui komunikasi dan kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai persoalan perpajakan justru berdampak terhadap keberlangsungan lembaga pendidikan," katanya kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Marzuki, Yayasan IGM memiliki pandangan bahwa lahan dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang pendidikan serta tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan termasuk objek yang dikecualikan dari pengenaan PBB-P2.

"Pandangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,"ungkapnya.

ADVERTISEMENT

Marzuki menegaskan Yayasan IGM merupakan badan penyelenggara pendidikan yang menerapkan prinsip nirlaba. Menurutnya, prinsip tersebut bukan berarti lembaga pendidikan dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari peserta didik.

Namun, seluruh penerimaan tersebut harus dikembalikan untuk menunjang operasional dan pengembangan kualitas pendidikan.

"Prinsip nirlaba bukan berarti lembaga pendidikan tidak boleh menerima biaya pendidikan. Tetapi seluruh penerimaan digunakan kembali untuk mendukung operasional dan pengembangan mutu pendidikan," jelasnya.

Dia memaparkan, pembiayaan pendidikan di lingkungan IGM mencakup pembayaran penuh, pembayaran sebagian, hingga pemberian beasiswa. Bahkan, yayasan juga menyediakan beasiswa 100 persen bagi peserta didik yang membutuhkan.

Dana yang diterima yayasan digunakan untuk membayar gaji guru dan dosen, kebutuhan operasional, laboratorium, listrik, air, internet, serta pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Polemik pengenaan PBB-P2 terhadap Yayasan IGM mencuat setelah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang menerbitkan surat Nomor 973/2642/Bapenda/2026. Dalam surat tersebut, Yayasan IGM dinyatakan sebagai objek yang dikenakan PBB-P2.

Salah satu pertimbangan pengenaan pajak adalah adanya pungutan atau iuran rutin dari peserta didik, termasuk uang pendadaran, uang pangkal, dan uang bangunan.

Marzuki menilai adanya penerimaan biaya pendidikan tidak serta-merta menghilangkan karakter nirlaba sebuah yayasan pendidikan.

"Kami menolak dengan tegas surat Bapenda tersebut karena kami berpandangan bahwa ketentuan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan nirlaba harus menjadi pertimbangan dalam menentukan status pengenaan PBB-P2," tegasnya.

Selain penetapan pajak, Marzuki juga menyoroti pemasangan spanduk pemberitahuan tagihan pajak oleh Bapenda di lingkungan Yayasan IGM.

Menurutnya, pemasangan spanduk tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang telah beroperasi selama 28 tahun tersebut.

Dalam kesempatan itu, Marzuki turut memberikan klarifikasi terkait informasi yang menyebut Yayasan IGM pernah kalah dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Pajak.

Dia menjelaskan gugatan sebelumnya di PTUN dinyatakan tidak dapat diterima karena berkaitan dengan persoalan kompetensi absolut. Sementara itu, menurut Marzuki, pihaknya belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak.

Terkait pemanfaatan Gedung Graha IGM, Marzuki menyebut bangunan tersebut pada dasarnya digunakan untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, dan berbagai aktivitas yayasan.

Jika pada waktu tertentu terdapat penyewaan gedung kepada masyarakat, hasil penerimaannya masuk ke rekening yayasan dan dimanfaatkan untuk kegiatan sosial serta bantuan keagamaan.

Marzuki mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali mengajukan permohonan pertemuan kepada Pemkot Palembang untuk membahas persoalan PBB-P2 tersebut. Namun, hingga kini permohonan itu menurutnya belum mendapatkan tanggapan.

Karena itu, dia kembali berharap Pemkot Palembang bersedia membuka ruang mediasi agar polemik tersebut tidak berlarut-larut.

"Kami berharap pemerintah kota bersedia melakukan mediasi agar perbedaan pandangan mengenai pengenaan PBB-P2 dapat diselesaikan berdasarkan kajian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.



(csb/csb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Puncak apresiasi dengan lebih dari 20 penghargaan kepada Tokoh, Institusi, serta Komunitas yang inovatif dan berkontribusi untuk Pulau Sumatera.

Squeen668 Menawarkan Pelbagai Apa Dalam Pengeluaran Jika Anda Dengan Terkenal Menghadapi
`; } constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); this.shadowRoot.innerHTML = CbDetikSumateraAwards.html; } async connectedCallback() { new Swiper(this.shadowRoot.querySelector(".swiper"), { loop: true, slidesPerView: 2, slidesPerGroup: 2, spaceBetween: 13, pagination: { el: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-pagination"), clickable: true, }, navigation: { nextEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-next"), prevEl: this.shadowRoot.querySelector(".swiper-button-prev"), }, }); } } customElements.define("cb-detiksumatera-awards", CbDetikSumateraAwards);

Hide Ads