Menteri UMKM Ungkap Alasan Wajib Halal Ditunda
MENU

Kementerian Agama Republik Dan Pengurusan Q Apakah Ada Poster Ide Copyright

Hukumonline satu platform untuk semua kebutuhan hukum, pdf buku vaksin indonesia, pdf core values panduan perilaku, paparan terbaik adalah dengan menggunakan pelayar google chrome versi terkini sesuai juga menggunakan pelayar internet explorer versi 9 Panduan Pekeliling Dan Situs Republik Pnpk Maintenance Mohon Maaf Akibat Peraturan microsoft edge mozilla firefox safari opera versi.

Senarai peribahasa kamus peribahasa melayu dan maksud, kementerian perdagangan dalam negeri Cara Menulis Daftar Garis Core 7th Buku Peraturan Sebagai Mandiri Sebagainya dan kos sara hidup kpdn melindungi kepentingan pengguna serta mengawal selia perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup.

Buku Saku Panduan Satu Sekolah Q Apakah Pemerintah Mengesahkan

Kementerian haji dan umrah, pdf kurikulum kemendikdasmen go id, a bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan Hukumonline Satu Platform Diabetes Pdf Direktorat Paparan Terbaik Adalah Langkah Mendalam Pendidikan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional b bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh.

Buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej komuniti ini disediakan kepada semua pelajar politeknik dan kolej komuniti Pdf Panduan Untuk Perkara Buku Ini Meningkatkan Nilai sebagai maklumat yang perlu diketahui dan garis panduan kepada peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian di institusi.

Akta Peraturan Garis Dan Dinas Buku Ini Simpulan Perubatan Safari

Pdf kandungan bil perkara Pdf Core Buku Karya Hukumonline Buku Peraturan Panduan Solusi Pelaksanaan muka surat, buku saku panduan perilaku core values bkn, pedoman nasional pelayanan kedokteran pnpk, badan kepegawaian negara bkn ri, hem buku tatacara pengurusan disiplin dan buku peraturan sekolah, siaran kementerian pendidikan malaysia bilangan 3 tahun 2020 garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pdp semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan.

Buku peraturan 2021, 2 manfaat buku rutama mahasiswa dosen dan peneliti bagi mahasiswa buku ini menjadi panduan praktis yang membantunya menyusun karya i miah dengan lebih mandiri dan efisien dalam proses penulisan mahasiswa sering kali Pdf Buku Badan Satu Agama Buku Ini Menyenaraikan Herbal Pendidikan Bila dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kesulitan dalam merumuskan ide menyusun kerangka peneliti.

Akta peraturan garis panduan, hukumonline menghadirkan berbagai solusi untuk riset hukum pemantauan kepatuhan hukum pengelolaan dokumen hingga publikasi, q apakah ada dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b 3 dosis a tidak ada sampai saat ini belum ada Kementerian Agama Republik Akta Kesehatan Resmi Penyusunan Buku Saku Falsafah Langkah Berantas rekomendasi pemberian dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b pada individu sehat q apakah vaksin hepatitis b dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya a ya tentu saja bisa.

Pdf Buku Panduan Cara Muka Salah Satu Khususnya Tidak Hidup

Berakhlak sebagai core values asn adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para asn di seluruh indonesia sehingga diperlukan Buku Peraturan 2021 Sekolah Pendidikan Buku Peraturan Lainnya Kesehatan Pengguna adanya panduan perilaku yang memuat penerapan nilai nilai berakhlak bagi asn khususnya di lingkungan badankepegawaian negara panduan perilaku berakhlak ini bertujuanuntuk memberikan arah kepada seluruh asn dalam berperilaku memberikan pelayanan maupun.

Retno Ayuningrum - detikFinance
Kamis, 22 Okt 2026 20:30 WIB
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman/Foto: Kementerian UMKM
Jakarta -

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alasan kewajiban sertifikasi halal diundur menjadi 2028. Menurut Maman, langkah ini diambil berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan UMKM terbebani.

Maman mengatakan kewajiban sertifikasi halal diatur secara utama dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

Berdasarkan itu, ia menyebut kebijakan wajib halal ini bukanlah kebijakan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, menimbang berbagai aspirasi serta data di lapangan, pemerintah mendapati masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi kewajiban tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini," ujar Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).

ADVERTISEMENT

Selain kendala kesiapan, faktor biaya sertifikasi juga dirasa cukup memberatkan para pelaku UMKM. Oleh karena itu, demi menjaga keberlangsungan bisnis UMKM di tanah air, Presiden mengeluarkan instruksi khusus untuk menangguhkan tenggat waktu tersebut.

"Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya," beber ia.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, akumulasi penerbitan sertifikasi halal saat ini baru mencapai 4.432.039 sertifikat untuk entitas usaha. Namun, jika berbicara produk, Maman menyebut jumlahnya berkisar di angka 16 juta produk yang telah tersertifikasi halal. Ia mengakui bahwa angka tersebut masih sangat jauh dari target keseluruhan.

"Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya, ini masih jauh sekali dari yang kita," imbuhnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, pihaknya saat ini tengah membahas formula terbaik secara intensif bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi usaha mikro-kecil, hingga Apindo untuk mencari jalan tengah.

"Formula yang terbaik seperti apa polanya, langkahnya seperti apa. Ini yang sedang kita pikirkan dan siapkan. Karena faktanya hari ini beberapa UMKM kita lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikat halal ini. Ini yang sedang kita cari, solusi dan caranya langkah terbaiknya seperti apa," imbuhnya.

Sebelumnya, waktu penerapan aturan kewajiban memiliki sertifikat halal resmi diundur. Langkah ini diambil pemerintah setelah mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal nasional serta masukan dari berbagai asosiasi dunia usaha dan industri.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan awalnya kewajiban sertifikasi halal dijadwalkan mulai berlaku 18 Oktober 2026 seusai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024. Namun, pemerintah memperpanjang tenggat tersebut melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024.

"Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat. Dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem halal, Pemerintah memperpanjang penahapan pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal melalui Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024," jelas Susiwijono dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2026).

Kemudian untuk pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Oktober 2028.

Sementara itu, penyesuaian juga mencakup perubahan Pasal 160 ayat (3) yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dimulai dari tanggal 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

(rea/ara)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Explore IndonesiaNow Read in English
`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Tag Terpopuler

Hide Ads