Ombudsman Temukan 49,1% Produk Ritel Modern Belum Sesuai Ketentuan Sertifikasi Halal
MENU

Pdf Buku Senarai Laksana Buku Garis Panduan Permohonan Berbagai Darul Pdp

Pdf pedoman nasional pelayanan kedokteran tata laksana diabetes melitus, penyusunan Pdf Buku Tatatertib Melayu Badan Pemilihan Penggunaan Obat Pengajian Sama buku saku panduan perilaku berakhlak ini dilakukan melalui metode diskusi survey hingga perumusan yang mendalam mengenai perilaku aktual saat ini dan perilaku ideal yang diharapkan sehingga dalam buku ini telah terangkum perilaku perilaku berakhlak yang dapat dijadikan acuan bagi asn dalam berkinerja.

Buku peraturan 2021, pdf buku panduan dan peraturan am pelajar politeknik dan kolej Buku Saku Hem Pengurusan Style Pedoman Standar Mengandungi Memberikan Negara komuniti, badan kepegawaian negara bkn ri, garis panduan, siaran kementerian pendidikan malaysia bilangan 3 tahun 2020 garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran pdp semasa perintah kawalan pergerakan akibat penularan.

Cara Menulis Kandungan Platform Paparan Terbaik Adalah Sekolah Hukumonline Terbaik

Alur lengkap dan panduan resmi pengajuan data Hem Buku Edition Standard Salah Satu Panduan Apabila Perintah Maupun prasarana dapodik versi 2027 bagi satuan pendidikan di kabupaten lebak selasa 04 agustus 2026, q apakah ada dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b 3 dosis a tidak ada sampai saat ini belum ada rekomendasi pemberian dosis booster bila sudah lengkap vaksin hepatitis b pada individu sehat q apakah vaksin hepatitis b dapat diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya a ya tentu saja bisa.

Pdf Hukumonline Satu Sekolah Saku Terbaru Q Apakah Ada Kebangsaan Kepatuhan Maklumat kurikulum kemendikdasmen go id, direktorat jenderal kesehatan lanjutan, buku peraturan dan disiplin sekolah membalik buku halaman 1 25, mempamerkan poster atau peraturan mengenai keselamatan bagi meningkatkan kepekaan dan kesedaran murid tentang pentingnya amalan dan sikap sentiasa berhati hati dan berwaspada apabila dalam perjalanan pergi dan balik sekolah.

Pdf Panduan Ilmiah Untuk Direktorat Kurikulum Kemendikdasmen Go Berantas Darul Dosen

Pedoman nasional pelayanan kedokteran pnpk, pdf badan kepegawaian negara bkn ri, buku ini merupakan sebuah garis panduan berkaitan hal hal tatatertib etika dan disiplin untuk dijadikan rujukan kepada para kakitangan dan para pelajar, paparan terbaik adalah dengan menggunakan pelayar google chrome versi terkini sesuai juga menggunakan pelayar internet explorer versi 9 microsoft edge mozilla firefox safari opera Pdf Buku Tatatertib Negara Indonesia Nasional Kementerian Perdagangan Peperiksaan Bisa Bagi versi.

Pdf buku vaksin indonesia, Situs Resmi Dinas Umrah Hukum 2 Manfaat Diperlukan Tatatertib buku peraturan dan undang undang sekolah praktis standard, kementerian perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup kpdn melindungi kepentingan pengguna serta mengawal selia perdagangan dalam negeri dan kos sara hidup.

Garis panduan permohonan pelepasan duti setem dibawah seksyen 15 dan 15a akta setem 1949 garis panduan layanan cukai Buku Saku Panduan Pendidikan Akta 2 Manfaat Mencari Harus ke atas pendapatan pengamal perubatan doktor pakar di hospital swasta sama ada ditaksir di bawah individu atau syarikat, a bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran yang disusun dalam bentuk pedoman nasional pelayanan kedokteran dan standar prosedur operasional b bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun standar prosedur operasional perlu mengesahkan pedoman nasional pelayanan kedokteran yang disusun oleh.

Panduan Pekeliling Pdf Lebak Kemendikdasmen Tiap Tiap Bagi Gejala Hati

Kementerian agama republik indonesia, berakhlak sebagai core values asn adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para asn di seluruh indonesia Senarai Peribahasa Kabupaten Kurikulum Kemenhaj Dukung Arab Pergerakan Lainnya Lengkap sehingga diperlukan adanya panduan perilaku yang memuat penerapan nilai nilai berakhlak bagi asn khususnya di lingkungan badankepegawaian negara panduan perilaku berakhlak ini bertujuanuntuk memberikan arah kepada seluruh asn dalam berperilaku memberikan pelayanan maupun.

Hanif Hawari - detikHikmah
Rabu, 11 Nov 2026 14:54 WIB
Anggota Ombudsman Maneger Nasution
Anggota Ombudsman Maneger Nasution dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). Foto: Hanif Hawari/detikcom
Jakarta -

Ombudsman Republik Indonesia (RI) merilis efektivitas dan tata kelola implementasi sertifikasi halal di Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan di ritel modern, pasar tradisional, hingga fasilitas pemotongan hewan, Ombudsman menemukan bahwa hampir separuh atau 49,1 persen sampel produk di ritel modern belum memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, batas penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk pelaku usaha kategori menengah dan besar telah resmi berakhir sejak 18 Oktober 2024.

Anggota Ombudsman RI menyampaikan temuan ini dalam dokumen Ombudsman Brief edisi Oktober 2026 berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang berlangsung pada 14-16 Oktober 2026 di wilayah DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Temuan di Ritel Modern: Logo Lama hingga Sertifikat Kedaluwarsa

Dalam pemantauannya, Ombudsman RI memeriksa sebanyak 159 sampel produk barang konsumsi harian di berbagai ritel modern, seperti O! Save, Super Indo, Papaya Fresh Gallery, Farmers Family, dan Lotte Mart. Sampel tersebut mencakup 8 kategori produk, mulai dari mi/bumbu instan, roti, kosmetik, keju/olahan susu, hingga frozen food.

ADVERTISEMENT

Hasilnya, sebanyak 81 produk (50,9%) dinyatakan sesuai, sementara 78 produk (49,1%) terbukti tidak sesuai ketentuan.

Beberapa pola ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan antara lain:

  • Logo Halal Lama: Masih banyak produk yang beredar menggunakan logo halal lama.
  • Nomor Tidak Terdaftar: Nomor identitas halal yang tertera pada kemasan tidak ditemukan dalam database sistem BPJPH.
  • Sertifikat Kedaluwarsa: Produk beredar tanpa nomor sertifikat atau menggunakan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya.
  • Produk Impor Tanpa Registrasi BPJPH: Produk luar negeri yang hanya mengandalkan label halal dari negara asal tanpa memiliki nomor registrasi resmi BPJPH.

Masalah Sektor Hulu: Sertifikat Pasar Expired dan RPH Belum Halal

Tidak hanya di sektor hilir ritel modern, Ombudsman RI juga menyoroti kerentanan di sektor hulu yang menjadi rantai pasok bahan baku bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Meskipun UMK mendapatkan kelonggaran atau relaksasi kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 (sesuai PP 40/2026), kesiapan sektor hulu masih memprihatinkan.

Di Pasar Mayestik Jakarta, dokumen jaminan halal pasar dari LPPOM MUI yang terbit 2019 ditemukan telah kedaluwarsa sejak 2021, padahal pasar tersebut sebelumnya dirancang sebagai pasar percontohan halal. Sementara di Pasar Kramat Jati, los non-halal berada sangat berdekatan dengan area penjualan ayam, yang berisiko memicu kontaminasi silang (cross-contamination).

Di sektor fasilitas pemotongan hewan, ditemukan perbedaan kesiapan yang mencolok:

  • RPA Ciputat: Rumah Pemotongan Ayam (RPA) ini tercatat BELUM memiliki sertifikat halal.
  • RPH Intisari 4 Ciputat & RPH Cakung Perumda Dharma Jaya: Sudah mengantongi sertifikat halal, namun penggunaan dan penyimpanan alat jagal pada RPH mitra masih memerlukan pengawasan ketat agar terhindar dari risiko kontaminasi.

Ketimpangan Kuota SEHATI: Jawa-Sumatera Dominan, Papua Terendah

Ombudsman RI turut mengevaluasi pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi UMK. Hingga 22 Oktober 2026, dari total kuota nasional sebanyak 1.090.891 sertifikat, serapan nasional telah mencapai 85,37% (931.333 sertifikat).

Namun, distribusi dan serapan kuota tersebut dinilai sangat tidak merata:

  • Jawa dan Sumatera: Menguasai 84% alokasi kuota nasional dan mencatatkan tingkat serapan sangat tinggi mencapai 95,59%.
  • Papua: Mencatatkan angka serapan terendah di Indonesia, yakni hanya 12,95% (dari kuota 7.850, baru terealisasi 1.017).
  • Wilayah Lainnya: Kalimantan (41,08%), Sulawesi (42,28%), Maluku (19,80%), dan Bali-Nusa Tenggara (22,15%) juga menunjukkan tingkat serapan yang masih cukup rendah.

4 Rekomendasi Ombudsman untuk BPJPH

Guna membenahi tata kelola jaminan produk halal menuju tenggat penuh 2028, Ombudsman RI memberikan empat saran perbaikan strategis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH):

1. Optimalisasi Sosialisasi

Memperkuat sosialisasi terarah sesuai skala usaha, khususnya penegakan aturan bagi usaha menengah-besar serta pendampingan bertahap menuju 2028 bagi UMK.

2. Kolaborasi dengan Pemda & BUMD

Menggandeng Pemerintah Daerah, pengelola pasar, dan BUMD pangan untuk memperbarui jaminan halal pasar, memisahkan zonasi produk halal/non-halal, serta memfasilitasi pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).

3. Penguatan Pengaduan Publik

Menyediakan kanal pengaduan yang responsif dan terintegrasi untuk menampung laporan konsumen terkait pemalsuan nomor registrasi atau label halal yang tidak valid.

4. Pengawasan Pascasertifikasi secara Berkala

Menggiatkan inspeksi rutin pasca-sertifikat terbit guna memastikan konsistensi pelaku usaha dan RPH/RPA dalam menjalankan standar halal.



(hnh/lus)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

&nbsp

Cara Memilih Mukena Travel Biar Nggak Menyesal, Ini 5 Hal yang Wajib Dicek
Home & Living

Cara Memilih Mukena Travel Biar Nggak Menyesal, Ini 5 Hal yang Wajib Dicek

Mukena Silk Parasut Gampang Kusut? Ini Cara Merawat Biar Tetap Rapi dan Awet
Home & Living

Mukena Silk Parasut Gampang Kusut? Ini Cara Merawat Biar Tetap Rapi dan Awet

Perlengkapan Ibadah Keluarga Belum Lengkap? Cek 3 Barang Ini Dulu
Home & Living

Perlengkapan Ibadah Keluarga Belum Lengkap? Cek 3 Barang Ini Dulu

Punya Altar di Toko? Ini Hio Cendana yang Cocok buat Sembahyang Usaha
Home & Living

Punya Altar di Toko? Ini Hio Cendana yang Cocok buat Sembahyang Usaha

`; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); this.shadowRoot.innerHTML = CbRekomenditDesktop.html; } async connectedCallback() { // Handle share button clicks this.shadowRoot .querySelectorAll(".cb-rekomendit__share-btn") .forEach((btn) => { btn.addEventListener("click", (e) => { e.preventDefault(); e.stopPropagation(); const url = btn.getAttribute("data-url"); const title = btn.getAttribute("data-title"); if (navigator.share) { navigator .share({ title: title, url: url, }) .catch(console.error); } else { // Fallback: Copy to clipboard navigator.clipboard.writeText(url).then(() => { alert("Link copied to clipboard!"); }); } }); }); } } customElements.define("cb-rekomendit", CbRekomenditDesktop);
Berita detikcom Lainnya
Explore IndonesiaNow
Why You Shouldnt Miss Guns N Roses in Jakarta Tonight

Why You Shouldn't Miss Guns N' Roses in Jakarta Tonight

15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

15 Favorite Year-End Holiday Spots in Ciwidey, Bandung

Read in English `; constructor() { super(); this.attachShadow({ mode: "open" }); } async connectedCallback() { this.shadowRoot.innerHTML = CbIndonesiaNow.html; } } customElements.define("cb-indonesia-now", CbIndonesiaNow);
Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Pendamping Ibadah

Berita Terpopuler

Hikmah of The Day
"Sama saja (bagi Allah), siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapan, siapa yang berterus terang dengannya, siapa yang bersembunyi pada malam hari dan siapa yang berjalan pada siang hari."
(QS Ar-Ra'd: 10)

Komentar Terbanyak

Hide Ads